Berita » Balitkabi Mendukung Pelaksanaan Amnesti Pajak

Selasa 27 September 2016, Balitkabi mengundang petugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang (Bapak M. Fathoni, Bapak A. Wahid, dan Bapak Rizal) untuk melakukan sosialisasi Amnesti Pajak. Sosialisasi dibuka oleh Dr. Didik Harnowo selaku Kepala Balitkabi dan dihadiri oleh seluruh karyawan lingkup Balitkabi.

Amnesti pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Bapak Fathoni memberi penjelasan terinci mengenai amnesti pajak dan mengapa diperlukan amnesti pajak. Para wajib pajak yang mengikuti program amnesti akan memperoleh banyak manfaat, berupa:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan,
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan,
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan,
  5. Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain, dan
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta. Amnesti pajak dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan kecuali yang: sedang dilakukan penyidikan, sedang menjalani proses peradilan, dan sedang menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Kegiatan sosialisasi amnesti pajak ini mendapat respon yang sangat antusias. Banyak hal yang disampaikan pada sesi tanya jawab diantaranya adalah bagaimana menyikapi amnesti pajak sebagai PNS.

Amnesti pajak merupakan hak dan bukan merupakan kewajiban. Amnesti pajak tergantung pada penghasilan dari wajib pajak. Amnesti pajak berlaku bagi PNS apabila wajib pajak tersebut mempunyai penghasilan tambahan dan belum dilaporkan pada SPT Tahunan.

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan karyawan di lingkup Balitkabi dapat berperan serta mendukung program pemerintah tentang Amnesti Pajak.

29-9-16

RA/PHP/KN