Berita » FGD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementan

Pembukaan FGD oleh Bayu Mulyana dari Pusdatin

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian, Selasa, 23 Maret 2021, melaksanakan FGD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2021 lingkup Kementerian Pertanian, secara daring. FGD dibuka oleh Bayu Mulyana selaku Koordinator Humas Pusdatin, yang menyampaikan  Perpres No. 95 terkait SPBE, perlu persiapan dokumen terkait penilaian SPBE dan Reformasi Birokrasi (RB). Diharapkan bahwa hasil penilaian SPBE dan RB Kementerian Pertanian mendapatkan nilai yang baik.

Perwita Sari dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyampaikann tentang kebijakan SPBE. Dalam pemaparannya, Perwita menegaskan pengkategorian aplikasi menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus beserta kriteria dan persyaratannya. Persyaratan untuk aplikasi umum adalah didaftarkan di KemenPANRB, sedangkan salah satu syarat aplikasi umum adalah harus bisa diintegrasikan dengan aplikasi umum sejenis di KemenPANRB.

Andrari Grahitandaru dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lebih menekankan pada aspek Audit SPBE. Fokus dari Audit SPBE yang dilaksanakan oleh BPPT adalah kinerja dan kesesuaian aplikasi dengan tugas dan fungsi atau renstra dari lembaga serta infrastruktur pendukungnya. Selanjutnya, Vira Septiana dari Badan Siber dan Sandi Negara memperkenalkan tentang Analisis Proteksi Keamanan Siber. Materi yang disampaikan masih terkait dengan Audit SPBE, dengan penekanan pada sisi keamanan.

Di akhir FGD, Dedi Soleman dari Pusdatin menyampaikan terkait infrastruktur SPBE Kementerian Pertanian. Informasi lain yang disampaikan adalah terkait Audit SPBE lingkup Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan mengacu kepada PermenPANRB yang terbaru.

ABiS

Penyampaian materi oleh narasumber dari KemenPANRB

Penyampaian materi oleh narasumber dari KemenPANRB

 Penyampaian materi oleh Andrari Grahitandaru dari BPPT

Penyampaian materi oleh Andrari Grahitandaru dari BPPT