Berita » Fordasi UPT Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021

Kepala Balitkabi dalam acara Fordasi UPT Lingkup Kementan

Kepala Balitkabi dalam acara Fordasi UPT Lingkup Kementan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan ujung tombak Kementerian Pertanian yang bersifat mandiri, mempunyai tugas teknis operasional, yaitu berhubungan langsung terhadap pelayanan masyarakat, juga mempunyai tugas teknis penunjang yaitu mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya dan berkedudukan di bawah organisasi induknya. Sebaran UPT di bawah Kementan adalah 3 UPT di Direktorat Jendral Tanaman Pangan, 4 UPT di Direktorat Jendral Perkebunan, 23 UPT di Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, 52 UPT pada Badan Karantina Pertanian, 58 UPT pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), dan 20 UPT di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Balitkabi merupakan salah satu UPT pertanian yang berada di bawah Balitbangtan. Saat ini, Kementan sedang melaksanakan “Reformasi Birokrasi” yang merupakan salah satu dari lima prioritas kerja kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2019-2024 yaitu: a) Pembangunan SDM, b) Pembangunan infrastruktur, c) Simplifikasi regulasi, d) Penyederhanaan birokrasi, dan e) Transformasi ekonomi. Untuk menyamakan persepsi reformasi birokrasi lingkup Kementan, maka Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan menyelenggarakan Forum Koordinasi (Fordasi) UPT Lingkup Kementan Tahun 2021 pada tanggal 29-30 Maret 2021. Acara Fordasi diikuti oleh seluruh UPT Kementan dari Sabang sampai Merauke. Tidak tertinggal, Kepala Balitkabi, Dr. Ir. Titik Sundari, MP., bersama Kasubag TU, Sub Koordinator Subtansi Jasa Penelitian, dan Koordinator Operasional ZI ikut bergabung dalam acara Fordasi tersebut.

Fordasi diisi penyampaian materi terkait reformasi birokrasi, diantaranya kebijakan pasca reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Roro Vera Yuwantari Susilastuti S.IP, yang menjelaskan penyederhanaan birokrasi yang dimaksud adalah penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. Birokrasi yang ada saat ini diharapkan merupakan birokrasi gesit (agile). Birokrasi gesit mempunyai tantangan yaitu: 1) Tata kelola pemerintahan yang baik, 2) Fokus pada pelayanan, 3) Partisipasi masyarakat, 4) Inovatif, 5) Responsif terhadap perubahan, 6) Berorientasi pada hasil. Dalam paparan lain, Asdep Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Averouce, memaparkan bahwa  terdapat tiga indikator birokrasi gesit, yaitu: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2) Birokrasi yang kapabel, dan 3) Pelayanan publik yang prima. Tidak terlepas dari reformasi birokrasi, yaitu peralihan pejabat struktural ke jabatan fungsional, PANRB tetap memperhatikan karier PNS. Pola karier PNS berbasis “Merit dan Manajemen Talenta”. Artinya, bahwa pola karir PNS dalam suatu UPT harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Hal ini disampaikan oleh Asdep Manajemen Karier dan Talenta Manajemen Aparatur, Aba Subagja.

Tak kalah dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, pembangungan Zona Integritas (ZI), WBK dan WBBM di Kementan merupakan bentuk pelaksanaan salah satu dari 10 Amanah Impres No.5 tahun 2004 dan juga selaras dengan 5 Visi Presiden tahun 2019-2024 Reformasi Birokrasi. Kementerian Pertanian selalu berkomitmen dan berintegrasi bahwa Kementan Wilayah Bebas dari Korupsi. Dengan demikian, seluruh UPT yang berada dibawah Kementan wajib berkomitmen sama. Korelasi WBK terhadap reformasi birokrasi termuat dalam 6 area perubahan, yaitu: 1) Manajemen perubahan, 2) Pengembangan SDM, 3) Penguatan pengawasan, 4) Penataan tatalaksana, 5) Akuntabilitas kinerja, dan 6) Penguatan pelayanan.

Akhir acara dibingkai dengan arahan Sekretaris Jenderal Kementan sekaligus menutup acara Fordasi. Ditekankan bahwa arah Kementan, yaitu maju, mandiri dan modern. Arah tersebut harus diterjemahkan ke target-target pertanian yang maju. Kemandirian menjadi tolak ukur keberhasilan. Modern harus berbasis iptek dan menguasai teknologi informasi. Untuk mewujudkan ini, Menteri Pertanian sudah menerapkan 5 tindakan, yaitu: 1) Meningkatkan produktivitas, terdapat program super prioritas yaitu food estate. 2) Diversifikasi pangan berbasis lokal, 3) Berorientasi pada distribusi dan lumbung pangan. 4) Percepatan pertanian modern dan persisi tinggi, dan 5) Peningkatan ekspor. Penutup kata, beliau menegaskan bahwa pegawai Kementan harus mempunyai 4 prinsip: 1) Mampu berkompetensi, 2) Loyalitas dan kapabilitas, 3) Target-target tercapai dengan tidak melanggar peraturan, dan 4) No corruption.

KPS

fondasi1 fondasi2
Peserta Fordasi dari Balitkabi (kiri) dan UPT lingkup Kementan (kanan)