Berita » Good Agriculture Practices (GAP) untuk Kemaslahatan Bersama

gapBanyak kalangan yang menilai bahwa Good Agriculture Practices (GAP) hanya sebatas pada pedoman budi daya yang baik. Kenyataannya lebih dari itu, GAP juga mencakup sertifikasi atau jaminan mutu produk hasil pertanian. “Pengertian GAP secara lengkap adalah penerapan sistem sertifikasi proses produksi yang menekankan pada adopsi teknologi maju ramah lingkungan, menuju kepada produk panen aman konsumsi, sistem produksi berkelanjutan, keanekaragaman hayati terjaga, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usahatani menguntungkan bagi pelaku usaha,” ungkap Prof. (Riset) Dr. Ir. Sumarno, M.Sc, dalam seminar yang disampaikan di Aula Balitkabi, tanggal 18 Juli 2018. Seminar dengan judul “Good Agriculture Practices (GAP) sebagai Instrumen Technical Barrier To Trade, Implikasinya terhadap Sistem Produksi Pertanianini diikuti oleh peneliti dan teknisi dari Balitkabi dan BPTP Jawa Timur.

Munculnya era perdagangan bebas, menuntut praktisi di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas produk pertaniannya, karena hambatan perdagangan internasional tidak hanya pada tarif saja, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, keberlanjutan produksi pangan merupakan issue yang nyata. Penerapan GAP dan sertifikasi GAP diharapkan dapat menjamin mutu produk pertanian, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekerja. “Petani produsen, pengolah, pedagang dan konsumen “diminta” ikut bertanggung jawab atas tujuan mulia tersebut,” ujar Sumarno. GAP, suka tidak suka, adalah ketentuan dalam perdagangan internasional. Negara ASEAN, seperti Thailand dan Vietnam telah mengadopsi GAP untuk komoditas Padi. Untuk komoditas buah dan sayuran, ASEAN GAP telah menjadi program pemerintah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Philippina, dan Vietnam.

gap1

Bagaimana dengan komoditas aneka kacang dan umbi? “Marilah kita semua untuk bisa mulai memikirkan penyusunan protokol GAP untuk komoditas aneka kacang dan umbi,” ajak Sumarno kepada seluruh peserta yang hadir. “Protokol GAP jangan hanya semata-mata untuk ekspor, tetapi kita juga punya kewajiban moral untuk memberikan masyarakat Indonesia makanan yang baik agar kualitas kesehatan meningkat,” pesannya lebih lanjut. Di akhir acara, Kepala Balitkabi, Dr. Yuliantoro Baliadi, mengajak para peneliti Balitkabi, untuk menginisiasi penyusunan draft GAP. “Untuk tahap awal bisa dimulai dari komoditas ubi kayu atau ubijalar,” ujar Yuliantoro.

RTH