Berita » Ke-Ja-Sa: Pendekatan Baru untuk Meningkatkan Produksi Kedelai Nasional

kejasa1

Pemerintah Indonesia selama kurun waktu tahun 2000-2014 telah mencanangkan gerakan: “Gema Palagung”, “Bangkit Kedelai”, dan “Pengelolaan Tanaman Terpadu/PTT Kedelai”, sebagai bagian upaya penting dalam meningkatkan produksi kedelai nasional menuju swasembada kedelai pada tahun 2014. Namun demikian produksi kedelai nasional masih jauh dari pencapaian swasembada. Pada tahun 2013 produksi kedelai nasional yang diperoleh dari areal panen seluas 554.000 hektar baru mencapai sekitar 808.000 ton, jauh di bawah kebutuhan dalam negeri yang mencapai sekitar 2,5 juta ton, sehingga 68% dari total konsumsi kedelai Indonesia masih harus dipenuhi dari impor. Hingga kini, produksi kedelai nasional hanya mengandalkan lahan petani kecil (khususnya di Jawa) dan berharap menumpang pada lahan perhutani dan lahan perkebunan, yang secara umum kedelai dibudidayakan secara konvensional sehingga rata-rata produktivitasnya rendah (1,30–1,48 t/ha). Kondisi usahatani kedelai tersebut ditambah dengan harga jual yang rendah di tingkat petani menyebabkan petani kurang/tidak berminat mengusahakan kedelai. Keuntungan yang diperoleh dari usahatani kedelai kalah dibandingkan dengan komoditas pangan lain (padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubijalar), maupun komoditas perkebunan (sawit, karet, tembakau, tebu). Menyadari hal tersebut, maka upaya pemerintah untuk melanjutkan upaya peningkatan produksi kedelai mencapai swasembada pada tahun 2017 akan menghadapi nasib yang sama, jika menggunakan pendekatan serupa. Sehingga pendekatan baru/alternatif perlu dipikirkan, dimunculkan, dan didiskusikan untuk dinilai kelayakan penerapannya dan peluang keberhasilannya. Salah satu pendekatan baru yang ditawarkan adalah “PROGRAM KE-JA-SA”.


Selain beras dan gula, kedelai-jagung-sapi (ke-ja-sa) juga mendapat prioritas tinggi, karena diprogramkan untuk berswasembada. Dalam program ke-ja-sa, peningkatan produksi kedelai, jagung dan sapi dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan usaha. Program yang diusulkan adalah: (1) melalui skim kredit “Profesi untuk program Ke-Ja-Sa”, dengan bunga rendah (<5% dan pengembalian pinjaman mulai pada tahun keempat selama lima tahun), (2) skala usaha minimal 500 ha (lahan kering), (3) dilakukan secara mekanisasi penuh, (4) lahan yang digunakan dengan kemiringan lereng <15%, (5) berlokasi di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Papua New Guinea, dan wilayah RI lainnya, yang bertipe iklim A, B, dan C menurut klasifikai Oldeman, (6) penetapan dan pembukaan lahan, berikut pembangunan infrastukturnya oleh pemerintah, serta (7) hasil usahatani dibeli oleh pemerintah (Bulog) dengan harga menarik. Program Ke-Ja-Sa tersebut juga memiliki arti strategis yang lebih besar daripada hanya sekedar menaikkan produksi kedelai, jagung, dan sapi menuju swasembada, tetapi juga penting untuk: (1) mengembangkan/membangun wilayah perbatasan, (2) menyerap tenaga kerja, (3) mengamankan keutuhan NKRI, dan (4) menjaga wibawa Negara dan martabat Indonesia.

Penerapan “PROGRAM KE-JA-SA” memerlukan kebijakan (baru) pemerintah, yaitu (1) Skim kredit “Program Kredit Profesi untuk Ke-Ja-Sa”, (2) penyediaan dan penyiapan lahan, (3) pengembangan infrastruktur (jalan/transportasi, listrik, komunikasi), (4) ditetapkan BUMN yang menjadi Afalis, serta (5) pemerintah (BULOG) sebagai pembeli hasil program tersebut.

Disarikan dari makalah Prof. Subandi, Seminar Intern Balitkabi, 9 Maret 2015

KN