Berita » Kebijakan Perkarantinaan dalam Pengawasan Benih Impor di Indonesia

Bertempat di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, pada tanggal 9 Maret 2015 dilakukan rapat koordinasi kerjasama antar instansi dan pemangku kepentingan untuk mendukung swasembada pertanian khususnya padi, jagung, kedelai dan gula di Jawa Timur.

13-3-15(2)

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati dan Nabati dengan membahas 4 topik terkait dengan sistem perkarantinaan di Indonesia, khususnya untuk di Jawa Timur, yaitu

  1. Kepentingan Pemantauan OPT/OPTK dalam Kebijakan Teknis Perkarantinaan dalam Program Swasembada Pangan disampaikan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
  2. Pemantauan Daerah Sebar OPTK Tahun 2015 disampaikan oleh BBKP Surabaya
  3. Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai disampaikan oleh Dinas Pertanian Prop. Jawa Timur, dan
  4. Pengawasan Peredaran Benihdi Jawa Timur oleh UPT PSB-TPH.

Pembukaan Rapat Koordinasi oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati dan Nabati Dr. Ir. Antarjo Dikin dan susana Diskusi panel yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya : Dr. Ir. Eliza Suryati Roesli M.Si.

Untuk menghadapi era keterbukaan pada Asian Economic Community (AEC) yang akan berlaku pada akhir tahun ini, maka diperlukan adanya regulasi yang ketat dalam impor benih tanaman pangan, dan hortikultura dari negara lain.

Untuk itu dalam diskusi diperlukan adanya upaya untuk melakukan kerjasama dalam bidang Karantina Tumbuhan dengan negara-negara asal untuk dapat masuk ke Indonesia tidak terbatas pada sistem Karantina OPT saja tetapi juga daya kesesuaian/adaptasi dengan iklim Indonesia, serta perlindungan plasma nutfah, dan kerjasama antara importir, pemerintah daerah, dan Karantina Pertanian.

Dr. Suharsono