Berita » Manajemen Pegawai menjadi Isu Penting Raker Puslitbang TP tahun 2017

Salah satu agenda rapat kerja Puslitbang Tanaman Pangan yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 7–9 Juli 2017 adalah membahas manajemen pegawai. Isu penting yang cukup mendapat perhatian pada diskusi kelompok ketatausahaan adalah mengenai pelaksanaan “PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” yang masih simpang siur. Dari hasil diskusi, sebagai tindak lanjut diterapkannya PP tersebut maka langkah yang harus diambil antara lain adalah: (1) Pejabat penyandang jabatan rangkap (struktural dan fungsional) tunjangan kinerjanya ditetapkan hanya mendapatkan tunjangan struktural saja, (2) Pejabat penyandang jabatan rangkap (struktural dan fungsional) segera membuat surat usulan pembebasan sementara sebagai pejabat fungsional peneliti, (3) Untuk peneliti madya yang usianya 59 tahun s/d <60 tahun agar segera diajukan usulan pensiunnya (sesuai dengan surat Balitbangtan nomor B.1502/KP230/H.1/06/2017 tanggal 20 Juni 2017, (4) Khusus untuk peneliti madya yang usianya lebih dari 60 tahun per tanggal 7 April 2017 dan sedang mengajukan kenaikan jenjang ke peneliti utama usulan tetap diproses, sesuai ketentuan yang berlaku.

rakertu

Acara sidang kelompok ketatausahaan ditutup dengan penyampaian resume hasil diskusi, dengan point-point sebagai berikut: (1) PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sudah berlaku, yang harus segera diterapkan adalah mengenai jabatan rangkap dan usia pensiun peneliti, (2) Memverifikasi kembali pejabat fungsional peneliti pertama, muda dan madya untuk segera diajukan usulan tugas belajar ke jenjang berikutnya, (3) Menginventarisasi seluruh staf yang berpendidikan SD–SMP dan berusia <50 tahun untuk segera meningkatkan jenjang pendidikan setara dengan SMA, (4) Setiap unit kerja memverifikasi fungsional tertentu dan fungsional umum (yang berumur <40 tahun dan potensial), untuk segera disampaikan ke Puslitbangtan, (5) Sosialisasikan kembali PP 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja PNS untuk mempersiapkan pemberlakuan absen terintregasi dengan Kementan, (6) Melakukan persiapan inpassing jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, (7) Membuat usulan pelatihan petugas SAI (SAIBA/SIMAK BMN/PERSEDIAAN) serta bendahara penerimaan dan pengeluaran, (8) Mengungkapkan laporan kerja sama/hibah kedalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), (9) Melakukan penertiban gudang persediaan, (10) Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pelepasan Asset KP Muneng dan KP Ngale yang terkena pembebasan lahan untuk jalan Tol, dan (11) Melakukan inventarisasi ulang BMN.

 

WU/WR