Berita ยป Sosialisasi SKP di Tiga Kebun Balitkabi

DP3 dianggap kurang obyektif untuk penilaiannya pegawai negeri sipil (PNS), sehingga akan diganti dengan sistem baru, yaitu sasaran kinerja pegawai (SKP). Mulai tahun 2014 SKP akan diberlakukan di seluruh instansi pemerintah dengan tujuan agar seorang pegawai mempunyai hasil kerja optimal. Di Balitkabi sosialisasi SKP terus digencarkan terhadap seluruh pegawai agar yang bersangkutan sudah siap saat sistem tersebut diberlakukan. Menurut Plh Ka Balai, Dr Yusmani, dengan aneka fasilitas yang diterima, kinerja pegawai di Balitkabi mesti ditingkatkan. Untuk tujuan ini seluruh karyawan harus mengerti tata aturan pendukung sistem baru tersebut, khususnya Pedoman dan Permasalahan Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, yang dikenal dengan Permentan 68 TA 2012. Permentan 68 TA 2012 disosialisasikan bersamaan dengan sosialisasi sistem administrasi keuangan, wilayah bebas korupsi (WBK) dan Sistem Aplikasi Absensi Finger Print di KP Genteng (Banyuwangi), KP Muneng (Probolinggo), dan KP Ngale (Ngawi).
Dengan SKP, seseorang pegawai mendapat penilaian secara transparan. Yang bersangkutan berhak mengklaim atasannya apabila nilai SKP yang diperoleh tidak sesuai kenyataan sesungguhnya. Setiap pegawai harus mempunyai matrik kerja yang jelas, memiliki target dengan niliai lebih 80. Pegawai yang dianggap kurang nilainya akan mendapat teguran, baik lisan maupun tertulis sehingga kredibilitas pegawai benar-benar dipantau kinerjanya. SKP ditujukan untuk promosi bagi pegawai yang bersangkutan jika memiliki kredibitas yang tinggi. Tentang tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Kementerian Pertanian, Dr Yusmani menyatakan bahwa dalam Permentan 68, banyak hal yang harus dipatuhi oleh seluruh PNS agar dapat memperoleh tunjangan kinerja (TUKIN) antara lain: harus mengisi tiga daftar hadir setiap hari (datang, istirahat siang, dan pulang). PNS diminta tidak terlambat. Keterlambatan satu menit pun berisiko. PNS juga tidak tida diperkenankan meninggalkan kantor sebelum jam pulang. Jika aturan tidak dipatuhi, berisiko jatuhnya sanksi mulai yang ringan hingga yang berat. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan surat yang sah dari pejabat yang berwenang (eselon di atasnya). Sementara itu, karyawan yang melakukan cuti tahunan juga masih memperoleh Tukin 100%, namun kalau cuti sakit ada peraturan yang sangat jelas. Cuti sampai 2 hari masih berpeluang memperoleh Tukin 100% akan tetapi harus menyampaikan surat dokter yang disahkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit. Namun kalau sakitnya lebih dari 18 bulan, maka yang bersangkutan tidak layak mendapatkan Tukin.

Dalam sosialisasi ini, Dr Yusmani, dibantu oleh Drs Subarkah, Drs Mujiono, dan Drs Edy Marsudi, yang menyampaikan materi mekanisme pencairan uang dan data dukung yang harus dipenuhi pencegahan korupsi di lingkungan Balitkabi, dan pengadaan barang mengikuti peraturan yang baru. Yusmani/AW