Berita » Rapat Koordinasi PPID – Kementerian Pertanian

Pembukaan oleh Ir. Syukur Iwantoro, M.S., M.B.A. (Setjen Kementerian Pertanian).

Pembukaan oleh Ir. Syukur Iwantoro, M.S., M.B.A. (Setjen Kementerian Pertanian).

Rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mengusung tema “Peran PPID dalam Penderasan Informasi, Menyongsong Indonesia Lumbung Pangan Dunia tahun 2045” berlangsung selama dua hari (8−9 Mei 2018) di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta. Peserta yang hadir sekitar 240 orang lingkup Kementerian Pertanian diantaranya dari: (1) Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen lingkup Kementerian Pertanian, (2) Kepala Biro/Pusat Lingkup Kementerian Pertanian, (3) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian, serta (4) Pejabat Fungsional Pranata Humas, Parkom dan Arsiparis yang mengelola dokumen informasi publik. Balitkabi diwakili oleh B.S. Koentjoro, SP., M.Kom. (sebagai PPID Pelaksana UPT).

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. Syukur Iwantoro, M.S., M.B.A. Dalam sambutan beliau menyampaikan, sepanjang tahun 2014 hingga 2018 ini berbagai program dan kebijakan telah digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Program dan kebijakan tersebut tentunya ditujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2015 yang diharapkan akan menjadi Lumbung Pangan Dunia pada masa itu”.

Rakor PPID kali ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu: (1) Setjen Kementerian Pertanian, (2) Komisioner Komisi Informasi Pusat, (3) Guru Besar Universitas Indonesia, (4) PPID Kementerian Keuangan, dan (5) Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Diskusi berlangsung aktif, terlihat dari peserta yang antusias menanyakan hal-hal krusial dan sering dihadapi di lapangan dalam melayani masyarakat pencari informasi.

Seperti diketahui bahwa Badan Publik memiliki kewajiban menyampaikan program dan kebijakan yang dijalankan kepada publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian perlu didorong lebih kuat guna menderaskan berbagai program dan kebijakan yang disampaikan Menteri Pertanian di berbagai kesempatan melalui jaringan PPID yang sudah terhubung di seluruh Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian.

Launching website Kementan versi baru (kiri) dan diskusi (kanan).

Launching website Kementan versi baru (kiri) dan diskusi (kanan).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi antara lain: (1) Belum semua pejabat PPID berperan secara aktif melakukan kontrol terhadap pengelolaan dokumentasi, (2) Belum semua PPID melaksanakan kewajiannya membuat Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai secara berkala, dan (3) Belum semua UK menuangkan informasi serta merta melalui website UK.

Rakor PPID dirangkai dengan acara launching tampilan website baru Kementerian Pertanian dan pameran.

BSK