Berita » Sosialisasi WBK dan Fungsional Peneliti On-Line

Untuk meningkatkan kinerja yang optimal sekaligus menekan potensi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada korupsi, maka seluruh komponen di Balitkabi harus menerapkan peraturan pemerintah secara benar. Di samping itu, Kementerian Pertanian, mulai 1 Agustus membuat terobosan pengurusan jenjang fungsional peneliti dengan sistem online, agar pengurusan jenjang fungsional peneliti berjalan lancar dan lebih cepat. Untuk tujuan tersebut, seluruh karyawan/karyawati Balitkabi dikumpulkan di Aula Balitkabi, Jumat (2/8) untuk mendengarkan sosialisasi wilayah bebas korupsi (WBK) disampaikan oleh Drs Edy Marsudi dan paparan sistem online fungsional peneliti lingkup Kementan dipaparkan oleh Ir Lawu Joko Santoso. Sosialisasi yang bertujuan khusus agar semua pegawai negeri lingkup Balitkabi bekerja secara bersih dan profesional, sehingga terhindar dari kegiatan praktik korupsi, dibuka oleh Plh Kepala Balitkabi, Dr Yusmani Prayogo. Dr Yusmani, menghimbau seluruh karyawan di seluruh level pekerjaan tidak melakukan tindakan menyimpang yang berpeluang menjerat dirinya sendiri. Tindakan penyimpangan tersebut antara lain pada pengadaan barang dan jasa, mark up pembiayaan, pembiaran penyimpangan kontrak kerja rekanan, penyimpangan perjalanan dinas, adanya honor ganda, penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi, dll. Korupsi terjadi karena ada niat (faktor manusia) dan kesempatan (kelemahan sistem birokrasi yang ada).

Drs Edy Marsudi memaparkan WBK (kiri), danPlh. Ka Balitkabi (Dr Yusmani Prayogo) saat membuka sosialisasi

Karyawan/karyawati (peneliti, administrasi dan teknisi) Balitkabi yang mengikuti sosialisasi WBK.


Berbagai penyebab korupsi terjadi karena: (1) sanksi yang lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa/pengawas yang tidak bersih/independen, (3) rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, (4) kehidupan yang konsumtif, boros, dan serakah (memperkaya diri), (5) lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas, (6) hilangnya rasa malu untuk menjalankan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), (7) wewenang yang besar tidak diikuti dengan evaluasi laporan kinerja secara komprehensif, (8) kesempatan yang terbuka lebar, (9) budaya memberi upeti/tips yang masih kental dan sulit dicegah, (10) pengaruh lingkungan, (11) penghasilan rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak, serta (12) lemahnya penghayatan Pancasila dan pengamalan agama. Untuk memberantas korupsi di Indonesia diperlukan rencana aksi dan strategi nasional, yaitu: (1) perlu pencegahan dini dan segera mungkin, (2) tindakan strategis yang tegas, (3) harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait, (4) penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, (5) kerjasama internasional, (6) koordinasi pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, serta (7) dijatuhi hukuman mati
. Sementara itu Pak Lawu yang memberikan sosialisasi sistem online fungsional peneliti lingkup Kementan menyampaikan bahwa sistem ini diaktifkan mulai 1 Agustus 2013. Konsekuensinya adalah setiap peneliti harus updating secara mandiri termasuk entry data pengusulan berkas kenaikan jenjang fungsional. Namun demikian, sistem off-line berupa data dukung copy naskah tulisan-tulisan yang akan diusulkan juga harus tetap dipenuhi oleh semua peneliti agar ada salinan hard-copynya. “Ini penting agar jika terjadi kesalahan dapat ditelusur dari arsip hard copy tersebut” tutur Pak Lawu. Yusmani/AW