Berita » Tingkatkan Pemahaman Peneliti, Balitkabi Selenggarakan Sosialisasi Perka LIPI No. 14/2018

dsc_1142

Semenjak dikeluarkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka LIPI selaku instansi pembina jabatan fungsional peneliti di Indonesia melakukan perubahan peraturan terkait kinerja peneliti berdasarkan kebutuhan jabatan pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang tertuang dalam PERKA LIPI No.14/2018.

Sosialisasi tentang PERKA LIPI NO.14/2018 telah dilakukan di depan seluruh peneliti dan calon peneliti serta pejabat eselon IV Balitkabi bertempat di Aula Balitkabi pada tanggal 5 Maret 2019. Prof. Dr. Ir. Elna Karmawati M.S, sebagai Ketua Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I Kementan) di hadirkan sebagai narasumber, dengan moderator acara adalah Prof. Dr. I Made Jana Mejaya.

dsc_1153

Di awal pemaparannya, Prof. Elna menjelaskan terdapat lima hal penting dalam PERMENPAN dan PERKA LIPI yaitu (1) Pengangkatan pertama, (2) Perpindahan jabatan, (3) Kenaikan jabatan, (4) Penilaian angka kredit dan (5) Promosi. Untuk memasuki jenjang peneliti atau naik ke jenjang fungsional selanjutnya, harus memenuhi dua persyaratan yakni tersedia formasi jabatan dan menjadi anggota Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia). Oleh karena itu, setiap Balai harus segera merevisi formasi peta jabatan agar dapat menaungi seluruh peneliti di satkernya masing-masing. “Peta jabatan hanya dibuat 5 tahun sekali, sehingga diperlukan sinergi antara Tata Usaha dengan peneliti untuk memperkecil kesalahan dalam peta jabatan” pesannya.

Untuk menjaga kualitas dan profesionalisme seorang peneliti, penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti tidak hanya didasarkan pada angka kredit (AK), tetapi dipersyaratkan juga adanya uji kompetensi terhadap hasil kerja minimal (HKM). Untuk pemenuhan SKP Tahunan, peneliti diwajibkan mengumpulkan per tahun 25 AK (Ahli Utama), 20 AK (Ahli Madya), 15 AK (Ahli Muda), dan 10 AK (Ahli Pertama). Sedangkan untuk pemenuhan HKM 4 tahunan diperlukan : 50 AK (Ahli Utama), 37,5 AK (Ahli Madya), 25 AK (Ahli Muda), dan 12,5 AK (Ahli Pertama).

dsc_1164

Di akhir acara, anggota tim TP2I menyampaikan beberapa strategi untuk mempercepat proses pengajuan diantaranya: (1) pemindaian (scan) berkas upayakan berurutan, teratur,rapih dan tidak terbalik-balik, (2) daftar hadir peserta harus dipindai seluruhnya, tidak hanya pada lembar yang memuat nama kita saja, (3) untuk mendapatkan nilai maksimal, lampirkan pengguna varietas dari pihak ketiga (tidak cukup hanya dari UPBS), (4) sampul (cover) luar dan dalam harus ada, (5) laporan kegiatan/penelitian harus disertai lembar legalisasi (lembar pengesahan), (6) memberi tanda (stabilo) pada nama kita di lembar yang mencantumkan nama penulis, (7) file jurnal/prosiding yang di upload hanya yang sesuai dengan makalah yang akan diajukan, (8) pada bunga rampai harus disertai prolog dan epilog, dan (9) SK pembimbingan peneliti dibuat di awal tahun sebelum pembimbingan di mulai dengan tanda tangan Kepala Balai.

dsc_1171

Dokumen Perka LIPI No.14/2018 dapat diunduh disini.

RTH