Laporan PPID » Tahun 2016

Sejak diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, masyarakat mendapat jaminan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dengan kepentingan publik.

Setiap Badan Publik yang mendapatkan anggaran dari negara baik APBN maupun APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi seluas luasnya kepada masyarakat atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut.

UU KIP mengajak masyarakat untuk ikut mengontrol peran aktif dan kinerja instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis serta mempercepat perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) sebagai institusi pemerintah ikut ambil peran dalam Pelayanan Informasi Publik, dengan berpedoman pada UU KIP dan pemberian pelayanan sesuai dengan Tupoksi Balitkabi. Secara berjenjang dan bertahap berikut ini gambaran umum yang disajikan berdasarkan faktor internal tersebut diatas.

Selengkapnya