Laporan PPID » Tahun 2017

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dengan kepentingan publik. Badan Publik yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBN maupun APBD wajib untuk membuka akses informasi seluas luasnya kepada masyarakat atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut.
Kontrol masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi kinerja instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis serta mempercepat perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).
Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) sebagai institusi pemerintah ikut ambil peran dalam Pelayanan Informasi Publik, dengan berpedoman pada UU KIP dan pemberian pelayanan sesuai dengan Tupoksi Balitkabi.

Selengkapnya