Berita » Balitbangtan Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Menuju WBK

Point-point Prevent of Corruption dari Menteri Pertanian

Point-point Prevent of Corruption dari Menteri Pertanian

Senin, 8 Maret 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melakukan sosialisasi secara luring dan daring tentang “Pencegahan Korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”, diikuti oleh sekitar 190 peserta berasal dari UK/UPT dari seluruh Indonesia, termasuk Balitkabi. Arahan Sekretaris Balitbangtan, Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA, pada saat membuka sosialisasi, kegiatan padat karya merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan, karenanya harus sudah dilaksanakan paling lambat bulan April. Demikian juga tentang target serapan hingga akhir Maret harus mencapai 32,31%.

Sosialisasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang disampaikan oleh Fuadi, Ak. MPA (Inspektur III), diawali dengan penyampaian pesan dari Menteri Pertanian, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H., mengenai point-point Prevent of Corruption yaitu: jenis perijinan, rekomendasi, dan kebijakan; pastikan SOP dibuat dan dilaksanakan, regulasi cocok, dan tidak ada celah berbahaya dalam SOP; temukan high risk (critical point) dan pengendaliannya; dan cara mengatasi (equipment) dan persiapkan personil yang tepat.

Sosialisasi ditekankan pada 9 Critical Point: (1) Penetapan SBK/unit cost secara wajar dan profesional, apakah harga benih yang ditetapkan sudah wajar?, (2) Pelayanan perijinan (public service), apakah sudah tepat waktu, adil, tidak ada intervensi, dan transparan? Jangan sampai ada kick back, (3) Kerjasama dan pengelolaan PNBP jangan sampai melanggar aturan, (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai ketentuan dan tidak ada intervensi, (5) Penerimaan barang harus dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis, (6) Pertanggungjawaban keuangan jangan sampai ada fiktif, mark up, dan kick back, (7) Evaluasi kembali kegiatan yang lalu, apakah tepat sasaran dan bermanfaat? Apabila terjadi kegagalan, apa penyebabnya?, (8) Tingkatkan etos kerja, kebersamaan, disiplin, profesionalisme dan integritas, dan (9) Membangun hubungan baik dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum. Disampaikan pula beberapa contoh potensi masalah yang mungkin timbul di UK/UPT Lingkup Balitbangtan, serta pesan bahwa sebagai ASN harus berpegang teguh pada Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 mengenai Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, terutama Standar Integritas.

Sosialisasi ditutup dengan arahan Kepala Balitbangtan, Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., yang menyampaikan agar materi sosialisasi dari Inspektorat Jenderal dapat menjadi catatan bagi UK/UPT untuk melaksanakan kegiatan, segera membelanjakan anggaran sesuai rambu-rambu yang ada, serta merealisasikan serapan anggaran sesuai target yang ditentukan.

WR

Arahan Kepala Balitbangtan dan peserta sosialisasi UK/UPT lingkup Balitbangtan, termasuk Balitkabi (kanan)

Arahan Kepala Balitbangtan dan peserta sosialisasi UK/UPT lingkup Balitbangtan, termasuk Balitkabi (kanan)