Berita » Balitkabi Ikuti Pertemuan Evaluasi PMPRB Lingkup Balitbangtan

Pada hari Selasa, 19 April 2022, Balitkabi mengikuti pertemuan secara virtual tentang penilaian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan). Pertemuan dilaksanakan dalam rangka evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 April 2022. Kasubbag Hukum dan Organisasi Setbalitbangtan Dr. Parlindungan Yulianus Silitonga, S.P., M.P. menyampaikan dalam paparannya “Tiap tahun kita melaksanakan penilaian mandiri PMPRB yang kemudian hasil penilaian tersebut akan dilaporkan ke Inspektorat Jenderal. Pada tahun kemarin kita mendapatkan nilai yang baik”. Evaluasi tahun ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan dalam hal implementasi reformasi birokrasi dan penerapan Core Values ASN di lingkup Balitbangtan dengan mengumpulkan eviden terkait penilaian tersebut.

Dr. Parlindungan Yulianus Silitonga, S.P., M.P., saat menyampaikan paparannya.

Dr. Parlindungan Yulianus Silitonga, S.P., M.P., saat menyampaikan paparannya.

Secara keseluruhan terdapat 8 area yang akan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Pertama, Manajemen Perubahan, dengan penilaian yang meliputi perwujudan perubahan secara sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh instansi terkait. Area penilaian berikutnya yaitu Deregulasi Kebijakan, meliputi penataan peraturan perundang-undangannya agar tidak tumpang tindih, dan harmonis. Berikutnya adalah penataan dan penguatan organisasi yang meliputi bentuk dari organisasi yang efektif dan efisien, berbasis kinerja, tepat fungsi, ukuran, dan proses. Berikutnya, Penataan Tata Laksana, yang meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, sistem kerja, dan transparansi kepada publik berbasis TIK. Selanjutnya, Penataan Sistem Manajemen SDM, meliputi peningkatan kualitas implementasi sistem manajemen SDM, dan mewujudkan profesionalisme SDM aparatur. Kemudian adalah Penguatan Akuntabilitas, meliputi perwujudan budaya kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berjenjang melalui implementasi manajemen kinerja organisasi. Berikutnya adalah Pengawasan, meliputi praktek tatakelola unit kerja organisasi yang bersih dan bebas dari KKN melalui kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi sistem pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Area penilaian yang terakhir adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan adanya evaluasi penilaian berdasarkan eviden yang telah dikumpulkan, diharapkan agar kekurangan yang ditemui pada masing-masing aspek tersebut dapat diperbaiki, sehingga kedepan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh satuan kerja di lingkup Balitbangtan akan meningkat dan berdampak positif, baik bagi pihak internal Balitbangtan dan pihak eksternal dalam hal ini masyarakat luas.

DSB