Berita ยป Staf UPBS Balitkabi Ikuti Temu Teknis Lab Pengujian Pertanian di Lombok

dina-1

Laboratorium Pengujian merupakan salah satu infrastruktur penunjang standardisasi dalam menjamin keamanan pangan, perlindungan terhadap konsumen maupun peningkatan daya saing produk pertanian yang kapabilitasnya perlu ditingkatkan. Dalam rangka membangun jaringan kerja laboratorium yang lebih solid, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan Temu Teknis Laboratorium Pengujian Lingkup Pertanian di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 21-23 November 2012. Temu teknis bertema “Penguatan Infrastruktur Mutu untuk mendukung Keamanan Pangan” tersebut, bertujuan untuk mendorong interaksi dan kerja sama lab dalam lingkup yang sama. Temu teknis dihadiri oleh sekitar 64 peserta dari lab pengujian subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan lingkup karantina dan badan litbang pertanian. Balitkabi mengirimkan Herdina Pratiwi, SP yang merupakanstaf pelaksana ISO UPBS di Balitkabi.

Dalam pembukaannya Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) dalam hal ini diwakili oleh Direktur Mutu dan Standardisasi, Dr. Ir. Gardjita Budi, M. Agr. St., menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan sistem manajemen mutu lab seiring dengan isu keamanan pangan maupun nonpangan. Lab minimal harus bisa melakukan SNI ISO-2008 dan akreditasi merupakan syarat yang ditetapkan oleh konsumen. Sebagai persiapan harmonisasi pangan tingkat ASEAN dengan terbentuknya AFRL (ASEAN Food Reference Laboratories), Kementerian Perdagangan berkoordinasi membentuk rujukan lab pangan nasional. Untuk itu perlu diadakan temu teknis untuk membicarakan kendala sehingga diperoleh rumusan yang dapat memback up rencana tersebut.

Materi yang disampaikan dalam temu teknis mencakup: 1) Lab sebagai Infrastruktur Mutu Sektor Pertanian untuk Mendukung Keamanan Pangan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Gardjita Budi, M. Agr. St. (Dir Mutu dan Standardisasi), 2) Globalisasi, Akreditasi dan Keberterimaan Standar, 3) Kebijakan Akreditasi Lab keduanya disampaikan oleh Johni, BN (Dir Akreditasi Lab Pengujian dan Lembaga Inspeksi-Komite Akreditasi Nasional). 4) Pengembangan Jaringan Kerja Lab Keamanan Pangan, disampaikan oleh Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Cimanggis dan Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Pertanian. Melalui diskusi panel, peserta dilibatkan untuk memberikan masukan, saran-saran ataupun pengalaman masing-masing lab tentang pelaksanaan akreditasi dan bagaimana membangun jaringan kerja sama antara lab terutama dalam lingkup pertanian.

Dalam temu teknis tersebut diadakan pula penyerahan sertifikat akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada empat lab pengujian yang terakreditasi pada tahun 2012 yaitu Laboratorium Pengujian Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BPP2TP) Ambon, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BPP2TP) Medan, dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BPP2TP) Surabaya.


Temu teknis menghasilkan beberapa butir rumusan untuk kebijakan pengembangan akreditasi mendatang, yaitu:

1. Pertemuan teknis tahun mendatang akan diadakan minimal 1 kali dalam setahun; peserta akan dikriteriakan berdasarkan ruang lingkup atau status akreditasi. Pada tahun 2013, temu teknis akan dilaksanakan di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Denpasar. PPHP diharapkan menjadi jembatan lab untuk menuju akreditasi.

2. Peningkatan kompentensi SDM akan terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan yang diadakan oleh PPHP. Tahun mendatang, setiap lab dianjurkan untuk membuat usulan pelatihan apa yang dibutuhkan kepada PPHP dan akan difasilitasi oleh PPHP. Untuk pelatihan secara umum (audit internal dan ISO-17025) dapat diikuti oleh semua lab secara umum, namun untuk pelatihan validasi metode, PPC dan analisis tertentu, peserta akan dikelompokkan terlebih dahulu.

3. Tim web PPHP dalam waktu dekat akan me-launching keragaan lab pengujian lingkup pertanian. PPHP akan mengirimkan kembali keragaan lab untuk divalidasi baik melalui Eselon 1 dan lab. Diharapkan masing-masing Eselon 1 mempunyai rencana pengembangan lab pengujian (renstra) yang nantinya dijadikan rencana strategi Kementerian.

4. PPHP akan mengadakan pengawalan lab untuk penerapan sistem mutu (17025). Langkah yang diambil oleh PPHP adalah dengan meminta informasi kepada Eselon terkait lab yang akan dibina. Tugas PPHP adalah menemani, mengawal agar lab dapat terakreditasi.

5. Penyediaan data lab pengguna standar internasional (web IMS-EU-perdagangan).

6. Kesiapan lab Kementerian Pertanian untuk mendukung jejaring lab pangan nasional (uji profisiensi, CRM, stock solution, metode, alat, dan SDM). Dengan sudah adanya Jejaring Lab Pengujian Pangan Indonesia (JLPII) diharapkan informasi dapat segera menyebar sehingga dapat meningkatkan jalinan kerja sama antar-laboratorium yang lebih solid terutama lingkup pertanian. Kementerian Pertanian sebaiknya dapat menjadi penyelenggara rapat JLPPI.