Berita » Balitkabi Siap Dampingi BPP Pakisaji dan Bululawang menjadi BPP Model Kostratani

Koordinasi Balitkabi dengan BPP Pakisaji dalam pendampingan BPP Model Kostratani

Koordinasi Balitkabi dengan BPP Pakisaji dalam pendampingan BPP Model Kostratani

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ancaman krisis pangan global tidak akan menghentikan sektor pertanian untuk mencapai target produksi pangan, inilah yang selalu ditekankan Mentan RI Dr. Syahrul Yasin Limpo.

Dalam rangka mencapai produksi pertanian semakin maksimal, Kementerian Pertanian membidik 723 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di 19 provinsi untuk di rancang ulang (redesign) BPP model Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani). Untuk itu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) kini bersinergi dengan seluruh UK dan UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) serta Badan Karantina Pertanian (Barantan) mengembangkan Model BPP Kostratani.

Kostratani akan menggunakan pola baru, dengan pendekatan teknologi 4.0 untuk menyatukan para petani dan penyuluh di 34 provinsi dengan Kementan di pusat. Balai Penyuluh Pertanian sebagai penggerak roda pertanian di tingkat kecamatan harus diperkuat dengan sarana prasarana pendukung agar pelayanan berbasis teknologi informasi berlangsung secara cepat dan mudah serta bisa dijangkau oleh semua orang.

Penunjukan BPP model ini dibarengi dengan pendampingan oleh UK/UPT setempat dengan tujuan menyelesaikan perencanaan secara utuh dan percepatan transfer BPP menjadi BPP model. Untuk itu pada Kamis, 30 Juli 2020, tim Balitkabi yang terdiri dari Plh. Kepala Balai Dr. Yuliantoro Baliadi MS, Dr. Joko Susilo Utomo, B.S. Koentjoro M.Kom, Amri Amanah M.Sc, dan Emerensiana Uge M.Sc mengunjungi dua BPP model kostratani yang berada di Kabupaten Malang Kecamatan Pakisaji yakni BPP Pakisaji dan BPP Bululawang.

Diterima oleh koordinator BPP Pakisaji, Sutrimo Adi Wibowo, S.P menyampaikan SDM BPP Pakisaji terdiri 6 orang penyuluh pertanian, bertugas pada 12 desa binaan, 35 poktan dan 12 gapoktan. Komoditas utama adalah padi dan tebu dengan luas baku lahan sawah 1.300 ha. Tanaman palawija juga menjadi komoditas potensial di Desa Jatisari, Wadung, dan Permanu karena kondisi air kurang optimal untuk tanaman padi.

Menurut Sutrimo, BPP Pakisaji selama ini sudah mendata luas baku lahan di masing-masing desa lingkup kerja Kec. Pakisaji, yaitu luas baku lahan sawah, luas baku lahan kering, luas pemukiman serta fasilitas umum, tetapi semuanya masih secara kovensional, belum terintegrasi dengan akses internet. Data-data tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, BPS setiap 3-5 tahun sekali.

Masalah utama yang dihadapi oleh petani di Kec. Pakisaji adalah keterbatasan pengairan untuk komoditas utama padi karena saluran irigasi tidak memadai. Untuk itu BPP Pakisaji meminta dukungan Balitkabi sebagai balai penelitian yang menangani komoditas akabi tentang informasi teknologi dan varietas yang bernilai ekonomis tinggi di saat debit air terbatas untuk diperkenalkan kepada petani.

Koordinasi selanjutnya ke BPP Bululawang yang diterima oleh Ibu Riyah, S.P. selaku koordinator. Diperkuat oleh lima orang penyuluh pertanian terdiri dari empat ASN dan satu THL, 14 desa binaan, 43 poktan dan 14 gapoktan. Padi dan tebu banyak dikembangkan di Kecamatan Bululawang sedangkan komoditas lain sangat sedikit misalnya jeruk lemon dan ubi.

Data simultan secara berkala sudah dilaporkan oleh petugas BPP Bululawang, namun belum terintegrasi dengan jaringan internet dalam program kostratani. Pelaporan data terakhir dilaksanakan tahun 2016. Penyuluh kesulitan merekap data luas baku lahan yang selalu berubah dan cenderung menurun karena alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan. Selama ini koordinasi dengan petani dilaksanakan melalui aplikasi pesan Whatsapp Group dan pertemuan langsung. Selain petani, BPP Bululawang juga memiliki binaan industri pengolahan tahu baik skala besar maupun kecil.

Kedua BPP belum mengetahui banyak tentang program Kostratani, dan hingga saat ini mereka belum mendapatkan Training of Trainers (ToT) tentang Konstratani serta keterbatasan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten terkait. Kedua BPP mempunyai kendala yang sama seperti belum memadainya sarana prasarana penyelenggaraan virtual meeting, serta belum terintegrasi data konvensional ke data siap akses melalui internet. Kompetensi SDM di BPP sebenarnya sudah mumpuni untuk menjalankan teknologi, tetapi sarana komputer dan jaringan internet sangat terbatas.

Dr. Yuliantoro Baliadi selaku Plt. Kepala Balitkabi menyampaikan jika Balitkabi bersedia mendampingi BPP dalam rangka percepatan transfer BPP menjadi BPP model untuk mendukung program Kostratani. Diharapkan keterbukaan informasi seperti pemahaman petugas tentang Kostratani, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan internet dan perangkat komputer agar disampaikan ke Balitkabi. Ditegaskan oleh Yuliantoro bahwa Balitkabi siap menyediakan posko kegiatan AOR jika terkendala jaringan internet dan sarana komputer, bahkan SDM Balitkabi bersedia mendukung dan membantu input data-data BPP ke pusat.

bpp2 bpp3
 Koordinasi Balitkabi dengan BPP Pakisaji terkait pendampingan BPP Model progam Kostratani
bpp4 bpp5
 Koordinasi dengan BPP Bululawang terkait pendampingan BPP Model program Kostratani