Berita » Digital Payment, Pemerintah, dan UMKM

berita-210825-digitalpayment-d

Modernisasi pengelolaan kas negara era disruption teknologi digital pada Industri 4.0 telah menjadi keharusan. Pengelolaan kas negara, baik belanja maupun penerimaan negara, dituntut dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memperoleh nilai tambah (value added) yang lebih besar dibandingkan mempertahankan cara konvensional yang segera tergerus jaman.

Demi suksesnya percepatan pengelolaan kas negara era modern ini, Balitkabi mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Implementasi Marketplace Digipay002 BRI secara daring yang dipandu oleh KPPN dan Bank BRI pada hari Jum’at 16 September 2021. Digipay (Digital Payment) merupakan implementasi ekosistem digital.

Platform yang masih terbatas hanya untuk pengadaan barang dan / atau jasa (procurement) lingkup pemerintah guna menunjang kegiatan operasionalnya dengan sumber dana yang masih terbatas dari UP (Uang Persediaan) pada bendahara pengeluaran satker dengan transaksi maksimum Rp 50 juta per transaksi.

Cara pembayaran digital payment marketplace merupakan cara pembayaran dalam satu bank yang sama (overbooking) menggunakan virtual account, KKP, maupun kartu debit pemerintah (EDC/ATM). Pengguna digital payment marketplace (platform) terdiri dari satker selaku consumers, penyedia barang / jasa / suppliers satker selaku sellers, bank anggota Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) selaku penyedia platform, meliputi tiga bank, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri.

Salah satu slide paparan FGD

Salah satu slide paparan FGD

Tiga bank tersebut merupakan tempat bendahara pengeluaran satker membuka dan menyimpan rekening bendahara pengeluarannya. Pengguna lainnya, yaitu Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku unit eselon II di DJPb pusat, serta Kanwil DJPb dan KPPN selaku unit vertikal DJPb, yang memiliki otoritas penyediaan admin user kepada KPPN (oleh Dit. PKN) dan admin user kepada satker (oleh KPPN) dan memonitor pelaksanaan sistem digital payment marketplace.

Salah satu slide paparan FGD

Salah satu slide paparan FGD

Satker agar juga memastikan kesiapan rekanan yang akan didaftarkan di platform, meliputi tersedianya foto-foto barang / jasa yang akan di-upload di platform, surat izin usaha perdagangan (SIUP), KTP, NPWP, rekening bank rekanan di bank tempat virtual account bendahara pengeluaran satker dibuka, elemen data pemilik/staf/kurir yang akan berperan di marketplace serta pemahaman atas platform dan aplikasinya.

berita-210825-digitalpayment-a

Melalui platform, turut terdukung percepatan capaian program masyarakat digital (cashless society) dengan mengurangi transaksi tunai semaksimal mungkin. Masuknya UMKM pada digital payment marketplace akan memperluas pasar dan membuka akses pembiayaan perbankan untuk UMKM.

Selain itu, data transaksi pada platform dapat digunakan pemerintah dan perbankan sebagai alat analisis pembiayaan kepada UMKM. Peluang UMKM tersebut memenuhi salah satu sasaran prioritas pemerintah di tahun 2021, yaitu pemulihan ekonomi nasional.

ELY