Berita ยป FGD Perbenihan Nasional

FGD Perbenihan Nasional

Benih menjadi faktor penentu produksi. Namun benih juga tetap menjadi masalah hingga saat ini, kualitas maupun kuantitasnya. Risau dengan berbagai permasalahan perbenihan tanaman pangan, Kepala Badan Litbang Pertanian, berinisiatif untuk menguak dan menemukan solusi terhadap perbenihan tanaman pangan secara nasional.

FGD Perbenihan dilakukan di Puslitbang Tanaman Pangan, 29 Oktober 2012, dihadiri oleh Direktur Perbenihan Ditjentan Pangan beserta jajarannya, beberapa Kepala BPSB, peneliti Badan Litbang Pertanian dan BATAN. Kepala Balitkabi, Prof. Dr. Marwoto, Dr. Yusmani Prayogo dan M. Anwari MS hadir pada FGD tersebut. Pada pengantarnya Kepala Puslitbang Tanaman Pangan, menyatakan bahwa perhatian terhadap perbenihan telah dicetuskan dengan UPBS yang High Profile. Litbang kadang-kadang berposisi sulit, karena jika benih tidak tersedia, Litbang juga ditanya, mengapa benih tidak ada. Output FGD pada akhirnya adalah Naskah Akademis tentang Perbenihan Nasional.

Dua paparan disampaikan yaitu (1) Penguatan sistem perbenihan untuk mempercepat diseminasi varietas unggul (Dr. Udin S. Nugraha) dan (2) Sistem modelling perbenihan nasional (Dr. Agung Hendriadi). Direktur Perbenihan memberikan banyak masukan tentang perbenihan nasional. Definisikan terlebih dahulu, apa yang dimaksud sistem perbenihan, apakah ke produksinya, atau lebih kepada teknologinya. Disadari banyak hal yang terkait perbenihan perlu ditata. Sebagai contoh Litbang sudah memproduksi dalam jumlah besar benih sumber, tetapi benih selalu tidak tersedia di lapang. Di beberapa negara, terdapat aturan yang tegas bahwa benih turunan tidak boleh digunakan sebagai benih oleh petani. Pada kasus kedelai, juga disampaikan bahwa penggunaan benih bersertifikat kurang dari 5%. Tetapi pada tingkat pedagang benih, telah dilakukan pemisahan biji kedelai untuk konsumsi dan untuk benih, tapi tanpa label, kenyataannya benih yang demikian tetap memiliki pasar tersendiri. Menurut Dr. Agung Hendriadi, lima hal perlu disikapi pada penyediaan benih nasional yaitu (1) pendataan permintaan benih, (2) sistem distribusi, (3) kapasitas SDM, (4) harmonisasi regulasi, dan (5) peningkatan produksi benih nasional. Lagi-lagi masih diminta penegasan kembali, sistem perbenihan yang disarankan untuk dipisah dengan sistem perbenihan non-komersial.

Antusiasme peserta FGD cukup tinggi, yang dicirikan oleh banyaknya masukan, kritikan dan saran perbaikan perbenihan. Posisi UPBS di BPTP dipertanyakan, dari sisi kemampuan BPTP dalam mengelola perbenihan, sarana prasara dsbnya. Juga dipertanyakan oleh Dr. Hasil, mengapa varietas spesifik lokasi tidak berkembang. Disinyalir bahwa tingkat produksi dari varietas unggul sudah berada pada titik levelling-off, sehingga daya tarik pengguna harus diimbangi dengan sifat unggul yang lain. Siapa penanggung jawab pada setiap simpul pelaku perbenihan. Masih diperdebatkan apa perlu BS disertifikasi.

Banyak hal tentang perbenihan nasional perlu didiskusikan kembali. Karenanya FGD perlu dilakukan kembali, dengan mempertimbangkan beragam masukan pada FGD hari ini.

FGD Perbenihan Nasional