Berita ยป Lebih Meningkatkan Kompetensi Pegawai Balitkabi

Untuk meningkatkan kompetensi maka kualitas dan disiplin pegawai harus ditingkatkan. Untuk tujuan itu Tim Kepegawaian beserta Kepala Bagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab Sistem Pengawasan Internal (SPI) Balitkabi menyelenggarakan resosialisasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 (Permentan 54 tahun 2010) tentang disiplin pegawai negeri dan sistem pengawasan internal. Pemaparan Permentan No 53 disampaikan oleh bagian kepegawaian, Drs. Subarkah sedangkan Sistem Kerja SPI disampaikan oleh Dr. Yusmani Prayogo, dengan pemandu Kabag TU, Wisnu Unjoyo SP. Acara ini diadakan di Aula Balitkabi Selasa (20/1) dan diikuti sekitar 120 orang peneliti, teknisi, dan staf administrasi Balitkabi. Secara umum Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 mengatur tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil. Butir penting dalam peraturan tersebut adalah setiap pegawai harus disiplin, tertib administrasi, dan memberikan output yang jelas. Contoh tertib administrasi misalnya tepat waktu pada jam masuk dan pulang, jam istirahat, keluar kantor dengan ijin tertulis kepada atasan langsung, dan meminta ijin jika tidak dapat masuk kantor dengan alasan yang rasional. Jika para karyawan melanggar semua aturan yang telah ditetapkan maka para pegawai akan mendapat teguran langsung dari atasan dan mendapatkan sanksi baik ringan, sedang maupun berat. Sanksi dapat berupa pemotongan tunjangan kinerja, tunjangan uang makan, tunjangan fungsional, dan penundaan kenaikan pangkat. Dalam memenuhi target output yang dibebankan kepada para pegawai, hendaknya setiap pegawai memenuhi semua beban pekerjaan yang diterima dan memenuhi target yang telah dijanjikan misalnya target inovasi teknologi, publikasi ilmiah, dan pelepasan varietas. Semua beban tersebut harus diselesaikan dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua karyawan Balitkabi, pesan Pak Barkah, harus memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab tinggi dalam memikul beban kerja yang ditanggungnya karena sebaik apapun aturan jika manusianya tidak mempunyai kesadaran tinggi untuk mengikuti aturan maka aturan itu tidak ada artinya.

Dalam memaparkan pengawasan internal, Dr. Yusmani menyampaikan bahwa SPI ini bertujuan untuk mengontrol pengawasan kinerja Balai agar berjalan efektif dan efisien, melaporkan aliran anggaran negara secara jelas dan transparan, mengamankan aset Negara, dan mentaati aturan yang berlaku. Sasaran akhir dari penyelenggaraan pengawasan ini adalah menurunnya tingkat penyelewengan, meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi, meningkatkan manajemen satuan kerja, aset dan keuangan. Dr Yusmani berharap pada tahun 2015 dan selanjutnya kinerja Balitkabi meningkat dan mudah-mudahan bisa dibuktikan lewat disclaimer BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sutrisno/AW