Berita » Lokakarya Kinerja Profesor Riset Badan Litbang Pertanian

prof_1

Lokakarya Profesor Riset diselenggarakan di Jakarta, 25–29 November 2012, membahas Percepatan Pengembangan Pertanian di Wilayah Perbatasan dan lahan Sub-Optimal, Pembinaan, dan Pengembangan BPTP Badan Litbang Pertanian. Di samping itu juga dibahas topik khusus, yaitu adalah tugas dan fungsi Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR).

Lokakarya diikuti 150 peserta terdiri dari Menteri Pertanian, Pejabat Eselon I Kemtan Pertanian, Pejabat Eselon II Litbang Pertanian, tujuh Bupati, dan para anggota FKPR. Balitkabi mengirimkan delegasi terdiri dari Prof. Dr. Nasir Saleh, Prof. Dr. Marwoto, Prof. Dr. Subandi, Prof. Dr. Sudaryono, Prof. Dr Astanto Kasno, dan Prof. Dr. Arief Harsono.

Kiri: Kepala Badan Litbang Pertanian (duduk di tengah) saat membuka lokakarya; Kanan: Ka Badan saat memimpin sidang
presentasi para Bupati tentang potensi dan kendala pembangunan pertanian di daerahnya (kanan).

Dilandasi oleh semakin terbatasnya lahan subur di masa yang akan datang, pengembangan pertanian akan lebih terfokus pada pengembangan wilayah-wilayah tertinggal seperti wilayah perbatasan dan lahan sub-optimal. Untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi wilayah tertinggal di perbatasan dan wilayah pengembangan khusus lahan suboptimal tersebut, perlu dilakukan pendekatan khusus dan holistik.

Pada tahun 2012, telah dilakukan kunjungan kerja tematik di: 1) wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur, dan 2) di lahan sub-optimal rawa pasang surut Provinsi Jambi, rawa lebak di Provinsi Kalimantan Selatan, lahan kering beriklim kering Nusa Tenggara Barat.Hasilnya telah dilaporkan pada lokakarya ini di hadapan tujuh Bupati wilayah Tanjung Jabung Timur, Sambas, Nunukan, Hulu Sungai Utara, Bima dan Timor Tengah Utara serta para anggota FKPR dan pejabat eselon II Badan Litbang Pertanian. Sebelumnya tujuh Bupati telah memresentasikan potensi dan kendala pembangunan pertanian di wilayah masing-masing. Dengan demikian diperoleh umpan balik dari Pemerintah daerah. Masing-masing Kebupaten diharapkan mensinergiskan program pusat dari berbagai Direktorat Jenderal/Badan terkait dan daerah, terutama dalam rangka aksi tindak lanjut pembangunan pertanian di wilayah perbatasan dan lahan sub-optimal.

Para Bupati menyambut positif kehadiran tim Profesor Riset yang mengidentifikasi potensi dan masalah untuk pengembangan pembangunan daerahnya, dan perlu ditindak-lanjuti dengan karya nyata. Kepala Badan Litbang Pertanian Dr Haryono mengatakan bahwa kita harus bekerja keras untuk memenuhi kecukupan pangan untuk 245 juta penduduk Indonesia yang tersebar di beberapa kepulauan. Pengambilan keputusan kebijakan pangan dalam pemba­ngunan pertanian harus dilandaskan pada hasil riset. Oleh karena itu di Negara Maju maupun berkembang riset merupakan investasi yang penting untuk landasan pembangunan.

Pembahasan topik khusus yang dibicarakan adalah: 1) Strategi dan upaya peningkatan kualitas litbang UK/UPT dan peningkatan jumlah KTI dan paten: membahas potensi dan kendala dalam menghasilkan KTI yang bermutu serta paten, perlu adanya pelatihan kepada peneliti yunior dan reward dan punisment terhadap peneliti yang berprestasi dan teguran keras bagi peneliti yang belum optimal prestasinya, 2) Strategi untuk meningkatkan kerjasama international dan/atau konsorsium litbang dengan stake holder diharapkan PR mampu menjadi stimulator dan perintis untuk mendapatkan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, 3) Peran dan tugas PR di setiap UK/UPT agar mampu mendorong kegiatan litbang yang berkualitas dan efektif: PR di tempat UPT harus berperan untuk membantu kepala UPT untuk memberikan saran, masukan, menelaah dan evaluai kebijakan program UPT, membimbing peneliti muda di bawahnya untuk menyusun proposal, pendampingan pelaksanaan penelitian dan pelaporan, 4) Pengembangan organisasi FKPR (Status kelembagaan dan PR emeritus, FKPR di daerah) diusulkan untuk merivisi Kepmen tentang Komisi Penelitian menjadi Komisi Penelitian dan Pembangunan Pertanian, yang memasukkan peran PR dalam kelompok pakar yang kedudukannya sejajar dengan dengan kelompok kebijakan. Hal ini untuk memberikan warna bahwa kebijakan yang diambil didasarkan atas hasil penelitian.

Situasi sidang kelompok lokakarya FKPR membahas peran PR dalam pendampingan BPTP