Berita ยป Pelatihan Bendahara Pengeluaran

Penanganan dan pengelolaan administrasi yang benar merupakan bagian integral dari pelaksanaan penelitian. Ibu Siti Ngatminah dari Balitkabi mengikuti Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan ke II Tahun 2012 lingkup Badan Litbang Pertanian dan Lapan yang diadakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 13 November 2012. Pelatihan diikuti 46 peserta, terdiri dari 30 orang dari Badan Litbang Pertanian 16 orang dari Lapan.

Pada saat pembukaan Bapak Kemal dari PPMKP didampingi Bapak Hendra Bagian Umum Badan Litbang Pertanian, menyampaikan bahwa terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan baik, menuntut para pengelola keuangan negara untuk bekerja semakin baik dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan ditingkatkan profesionalisme aparatur negara, termasuk bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran DIPA satuan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Materi yang disampaikan pada pelatihan mencakup: (1) Kebijakan Pembangunan Pertanian, (2) Dinamika Kelompok, (3) Perpajakan Bendahara pengeluaran, (4) Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaian Keuangan Negara, (5) Sistem Akuntansi Keuangan, (6) Perbendaharaan Negara dan PNBP, (7) Pengelolaan uang persediaan, (8) Pengelolaan keuangan Negara dan Tindak Lanjut Hasil Audit, (9) Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara, (10) Pembukuan Bendahara Pengeluaran, (11) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, (12) Pengujian dan Pembayaran Tagihan serta yang tidak kalah penting adalah (13) Etika dan Profesi PNS.

Dengan berbagai materi pelatihan yang lengkap ini, maka para calon bendahara setelah mengikuti pelatihan harus mampu melaksanakan pengelolaan uang persediaan, melaksanakan pengujian ketersediaan dana yang dibutuhkan dan pembayaran tagihan, mengelola uang persediaan/pembayaran langsung, melaksanakan tugas wajib pungut pajak, mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, mengetahui system penerimaan dan pengeluaran Negara, mengetahui dan melaksanakan etika profesi PNS, dan mengetahui proses penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap bendahara.

Artinya calon bendahara pengeluaran harus mampu mengelola pengeluaran DIPA di unit kerja masing-masing sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku. Kompetensi aparatur semakin dituntut untuk lebih mampu melaksanakan tugas dalam menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Semoga administrasi di Balitkabi akan semakin baik.