Berita » Peneliti Balitbangtan Calon Inovator Dibekali HKI

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena menyangkut kepentingan publik, kreativitas, dan kepentingan ekonomi. Hak atas Kekayaan Intelektual dan alih teknologi pada hakekatnya dilakukan untuk melindungi invensi Balitbangtan dari penyalahgunaan, menjamin adanya unsur kebaruan dari suatu penelitian, serta melibatkan dunia usaha dalam diseminasi inovasi. Karena pentingnya HKI maka seluruh peneliti calon penghasil inovasi yang baru selesai tugas belajar dan kini kembali ke Badan Litbangtan perlu memahaminya. Oleh karena itu pada hari kedua acara re-entry Balitbangtan (20/1), peserta re-entry mendapat paparan mengenai HKI. Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Dr. Erizal Jamal, yang memberikan paparan HKI, menyampaikan instruksi Kementerian Pertanian bahwa hasil penelitian Balitbangtan harus semakin banyak yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya serta menekankan pentingnya perlindungan teknologi Balitbangtan dan kerjasama dengan dunia usaha dalam diseminasinya.

Dalam lima tahun ke depan, Ka BPATP mengharapkan sekitar 25% dari invensi Balitbangtan mendapatkan sertifikat HKI, utamanya PATEN dan PVT (saat ini baru sekitar 5%), setiap tahun sekitar 25 invensi Balitbangtan dibantu diseminasinya oleh dunia usaha, melalui kerjasama LISENSI serta pengembangan AgrI-Mart (saat ini baru 12 per tahun), serta semakin banyak peneliti dan perekayasa yang menerima AKIL dan hasil penelitian tercatat secara baik dalam Neraca Kemtan. Dalam akhir paparannya, Ka BPATP menyampaikan bahwa BPATP memberikan fasilitas penelusuran paten, pemanduan pendaftaran HKI, biaya pendaftaran HKI, biaya percepatan masa pengumunan (paten), biaya pemeriksaan substansi (paten dan PVT), mediasi pemeriksaan paten, biaya pengambilan sertifikat, biaya pemeliharaan tahunan, biaya uji BUSS, promosi teknologi, mediasi alih teknologi, serta penandatanganan kerjasama lisensi.

KN/GWAS/AW