Berita » Peran Strategis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan dan Laboratorium Pengujian dalam menghadapi MEA 2015

Jaminan keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk pertanian merupakan isu penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Untuk itu, keberadaan lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P), Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), dan laboratorium pengujian memiliki peran yang strategis sebagai infrastruktur mutu penunjang standarisasi dan pengawasan keamanan pangan.

Kementerian Pertanian memiliki sekitar 552 laboratorium pengujian dan 34 OKKP-D yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menjalin jejaring kerja antar lembaga tersebut, dilakukan Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Laboratorium Pengujian lingkup Pertanian pada tanggal 15–17 Oktober 2015 di Yogyakarta yang difasilitasi oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP).

Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pengembangan Mutu dan Standarisasi mewakili Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan dihadiri oleh 95 orang peserta yang berasal dari 32 OKKP-D dan 35 laboratorium pengujian lingkup pertanian.

Laboratorium Penguji Balitkabi diwakili oleh Ir. Erliana Ginting, M.Sc., Manajer Teknis II Laboratorium Kimia Pangan. Materi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, antara lain:

  1. kebijakan pengembangan infrastruktur mutu sektor pertanian mendukung pengawasan keamanan pangan (Direktur Pengembangan Mutu dan Standarisasi),
  2. kebijakan pengawasan barang yang beredar di pasar (Direktorat Standarisasi Kemendag),
  3. dukungan infrastruktur pengawasan keamanan pangan dalam menghadapi MEA (Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM),
  4. pengembangan jejaring laboratorium (Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan),
  5. program pengembangan OKKP dalam penguatan jejaring keamanan pangan (Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamananan Pangan BKP),
  6. keberterimaan standar dan akreditasi dalam mendukung pasar global (Badan Standardisasi Nasional),
  7. peran dan kesiapan laboratorium pengujian dalam mendukung keamanan pangan (Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman dan PT Saraswati Indo Genetech Bogor), dan
  8. peran OKKP-D dalam pengawasan keamanan pangan di daerah (BKP Provinsi DIY).

Pada pertemuan tersebut diinformasikan bahwa dengan berakhirnya kelembagaan Direktorat P2HP pada Desember 2015, maka mulai tahun 2016 OKKP-P akan dilimpahkan ke BKP pusat dan OKKP-D ke BKP masing-masing provinsi.

Seperti diketahui OKKP-P memiliki wewenang memverifikasi OKKP-D dan mengeluarkan sertifikat produk segar pertanian Prima 1 (aman residu pestisida, sesuai standar mutu, proses produksi ramah lingkungan), sistem mutu HCCP, pendaftaran bahan ekspor/impor.

Sedangkan OKKP-D mengeluarkan sertifikat Prima 1 (aman pestisida) dan Prima 2 (aman pestisida dan memenuhi standar mutu), GHP, dan GMP. Delapan produk segar pertanian merupakan wewenang Kementan untuk sertifikasi dan pengawasan edarnya, yakni beras, telor segar/asin, sayuran segar/beku, biji-bijian, kentang segar/beku, buah-buahan segar, daging segar/beku, ayam segar/beku.

Sementara untuk produk olahan dan peredarannya di pasaran merupakan wewenang BPOM. Oleh karena itu perlu penguatan, pembinaan SDM, dan dukungan anggaran untuk OKKP-D di 34 provinsi. Demikian pula sinergisme dengan laboratorium pengujian untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam pengawasan keamanan pangan melalui pertukaran informasi, peningkatan kompetensi personel maupun pengembangan metode pengujian, termasuk bekerja sama dengan laboratorium dari lembaga akademisi (perguruan tinggi).

Peningkatan kompetensi SDM laboratorium pengujian dan OKKP-D perlu dilakukan melalui sertifikasi personel baik untuk pengujian maupun pengambilan contoh. Dari total 552 laboratorium lingkup Kementan, baru 98 laboratorium yang terakreditasi, termasuk 45 diantaranya yang ada di Balitbangtan.

Oleh karena itu upaya akreditasi laboratorium masih perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas laboratorium pengujian. Demikian pula dukungan dari berbagai instansi terkait lainnya seperti, BSN, Kementerian Perdagangan, BPOM, laboratorium Perguruan Tinggi dan swasta dengan membentuk jejaring dalam upaya penyediaan dan pengawasan pangan yang aman dan bermutu.

Penambahan ruang lingkup dan fasilitas peralatan yang berkaitan dengan pengujian keamanan bahan pangan segar, seperti aman pestisida, cemaran fisik, biologi, dan kimia perlu menjadi bahan pertimbangan laboratorium pengujian lingkup Balitbangtan yang telah terakreditasi termasuk Balitkabi untuk mendukung sinerginya dengan OKKP-P dan OKKP-D dalam menghadapi MEA 2015 dan meningkatkan daya saing produk domestik.

Pembukaan Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Laboratorium Pengujian lingkup Pertanian oleh Direktur Pengembangan Mutu dan Standarisasi Ditjen P2HP (kiri) dan penutupan oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (kanan).

Pembukaan Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Laboratorium Pengujian lingkup Pertanian oleh Direktur Pengembangan Mutu dan Standarisasi Ditjen P2HP (kiri) dan penutupan oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (kanan).

Narasumber dari BSN, BKP, BPMPT, dan PT Saraswati Indo Genetech Bogor (kiri) dan Manajer Teknis II Laboratorium Pengujian Balitkabi bersama Drh. Bintang dari BKP sebagai pembimbing awal akreditasi laboratorium Balitkabi (kanan).

Narasumber dari BSN, BKP, BPMPT, dan PT Saraswati Indo Genetech Bogor (kiri) dan Manajer Teknis II Laboratorium Pengujian Balitkabi bersama Drh. Bintang dari BKP sebagai pembimbing awal akreditasi laboratorium Balitkabi (kanan).

Peserta temu teknis (kiri) dan gerai OKKP-D dengan produk unggulan yang telah mendapatkan sertifikasi Prima 3 dan Prima 2 (tengah dan kanan).

Peserta temu teknis (kiri) dan gerai OKKP-D dengan produk unggulan yang telah mendapatkan sertifikasi Prima 3 dan Prima 2 (tengah dan kanan).

EG