Berita » Program dan Permasalahan Upsus Kedelai di Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari delapan provinsi penghasil kedelai utama di Indonesia. Kedelapan provinsi yang dimaksud, sesuai dengan produksi kedelai pada tahun 2014 berturut-turut adalah:

  1. Jawa Timur 355.464 ton,
  2. Jawa Tengah 125.467 ton,
  3. Jawa Barat 115.267 ton,
  4. Nusa Tenggara Barat 97.172 ton,
  5. Aceh 63.352 ton,
  6. Sulawesi Selatan 54.605,
  7. DI Yogyakarta 19.579 ton, dan
  8. Sulawesi Tengah 15.976 ton.

Sebagai provinsi penghasil kedelai urutan ke-6, untuk mewujudkan Indonesia mencapai swasembada kedelai pada tahun 2017, Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun dan menetapkan target program pengembangan tanaman kedelai melalui “Gerakan Pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)” serta “Perluasan Areal Tanam (PAT)” dan Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)” kedelai, sebagai bagian kegiatan nyata dari program upaya khusus (Upsus) pengembangan kedelai. Untuk tahun 2015, sesuai dengan golongan wilayah berdasarkan kondisi iklimnya yakni:

  • Sektor Barat,
  • Sektor Timur, dan
  • Sektor Peralihan, target program pengembangan kedelai tersebut adalah seperti pada Tabel.

Untuk tahun 2015, kegiatan GP-PTT dan PAT+PIP (untuk selanjutnya ditulis sebagai PAT – PIP) hanya dilaksanakan pada wilayah Sektor Barat dan Sektor Timur, berturut-turut seluas 18.750 ha dan 93.000 ha. Kebutuan tanam pada luasan tersebut, untuk masing-masing kegiatan diperlukan benih sebanyak 1.112.500 kg (GP-PTT) dan 5.805.000 kg (PAT – PIP) (Tabel).

16-6-15a

Terkait dengan Program Upsus kedelai Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini adalah Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) melalui dan bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan (BPTP-Sulsel) melakukan pendampingan dalam penyiapan dan penerapan teknologi produksi kedelai, termasuk produksi benih kedelai varietas unggul sesuai spesifik lokasi dengan pendekatan Wilayah Mandiri Benih (sebagai wujud Sistem Perbenihan Jabalsim).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Balitkabi menugaskan Prof. Dr. Subandi dan Dr. Titik Sundari berkunjung ke Sulawesi Selatan selama tiga hari (3−5 Juni 2015) untuk pelaksanaan pendampingan dan mengetahui permasalahan umum dalam pengembangan kedelai, Sebagian hasil penting yang diperoleh adalah sebagai berikut:

  1. Sulawesi Selatan sebagai Provinsi penghasil kedelai urutan ke-6, merupakan wilayah yang sangat potensial dan strategis untuk menjadi produsen benih kedelai, karena:
    • Wilayah Sulawesi Selatan, berdasarkan kondisi iklimnya dapat dipilah menjadi tiga sektor, yakni: (i) Sektor Barat, yang musim hujannya berlangsung pada bulan Oktober/November-April/Mei,
    • Sektor Timur, yang kondisi iklimnya berkebalikan dengan Sektor Barat, apabila Sektor Barat musim hujan maka Sektor Timur musim kemarau, dan sebaliknya jika Sektor Barat musim kemarau maka Sektor Timur musim hujan, serta
    • Sektor Peralihan, sektor ini waktu musim hujan dan kemaraunya berada di antara Sektor Barat dan Timur. Karena kondisinya demikian, Provinsi Sulawesi Selatan dapat memproduksi dan memasok benih kedelai berkualitas sepanjang tahun, tidak hanya bagi wilayah Sulawesi Selatan saja, namun bagi provinsi lain di Indonesia.
  2. Pedagang kedelai yang ada di kabupaten-kabupaten pada umumnya juga sebagai pelaku penting dalam sistem produksi benih kedelai, melalui perannya:
    • Penyediaan sarana produksi petani (benih, pupuk, pestisida, modal),
    • Pembeli hasil kedelai petani untuk tujuan konsumsi dan benih,
    • Prosesing kedelai yang dibeli dari petani menjadi benih, serta
    • Penjual kedelai untuk konsumsi dan benih, merupakan pihak yang penting dalam sistem produksi benih guna mendukung program Upsus kedelai secara umum, dan secara khusus pembentukan Wilayah Mandiri Benih. Sehubungan perannya yang penting, mereka perlu didukung, dibina, dan didampingi. Wujud dukungannya tersebut, diantaranya yang penting adalah: P
      • Penyediaan benih sumber untuk produksi benih kelas ES,
      • Bantuan sarana/prasarana prosesing benih (diantaranya lantai jemur yang cukup, peralatan untuk grading calon benih, dan alat pengukur kadar air benih), serta
      • Peningkatan pengetahuan/ketrampilan dalam produksi dan penanganan hasil kedelai menjadi benih kedelai yang berkualitas.
  3. Dalam kaitannya dengan penyediaan benih sumber kedelai untuk kebutuhan para penangkar benih di kabupaten-kabupaten tersebut, dengan dukungan Balitkabi, BPTP – Sulsel bekerjasama dengan petani telah melaksanakan sosialisasi varietas unggul dan produksi benih sumber kelas FS dan SS bagi varietas yang terpilih/diminati petani karena sesuai dengan kespesifikan lokasi, dimulai pada tahun 2012 dan berlanjut hingga sekarang maupun ke depan. Dari kegiatan ini diketahui bahwa dua varietas unggul paling diminati adalah Anjasmoro dan Argomulyo. Argomulyo pada lahan di sekitar Danau Tempe popularitasnya semakin menggeser varietas Anjasmoro, karena varietas Argomulyo lebih genjah dan lebih tahan terhadap hama Kutu Kebul (Bemisia tabaci). Sosialisasi varietas unggul dan produksi benih sumber (FS dan SS) oleh BPTP akan terus dilaksakan, karena pembentukan varietas kedelai unggul baru terus dilakukan, untuk ini Balitkabi memberikan dukungan ke BPTP berupa penyediaan Benih Sumber (BS) dan pendampingannya atau penyiapan teknologi produksi di lapangan dan prosesingnya menjadi benih.
  4. Sebagai bagian kegiatan program Kawasan Mandiri Benih Kedelai pada tahun 2015, dalam kegiatan sosialisasi varietas unggul dan sekaligus sebagai sumber benih, yang akan dilakukan pada areal seluas 1,0 ha (rencana tanam pada bulan Juli 2015 di Bone/Soppeng), selain varietas unggul, juga perlu diikutsertakan calon varietas yang mempunyai satu atau lebih karakter yang lebih baik daripada varietas Anjasmoro atau Argomulyo, agar dapat mengetahui respon petani atas kemungkinan penerimaan calon varietas jika dilepas menjadi varietas kedelai unggul baru.
  5. Kesuksesan Program Upsus kedelai akan sangat ditentukan oleh harga kedelai di tingkat petani, yang tentunya sangat ditentukan oleh pedagang pengumpul di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi (kota Makassar). Kini harga kedelai di tingkat petani rendah dan fluktuatif, umumnya kurang dari Rp. 6.500/kg, sedangkan Pemerintah telah menetapkan HPP kedelai sebesar Rp. 7.700/kg. Bahkan sesuai dengan informasi dari Bapak Alwi (Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone) dan Bapak Riswan (Desa Mamajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng), masalah kesulitan menjual kedelai konsumsi dengan harga yang layak/wajar bagi petani dapat mengancam Program Upsus kedelai di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan keterangan Bapak Alwi dan Bapak Riswan diperoleh beberapa informasi yaitu :

  • Dari pembelian produksi kedelai petani, Pak Alwi dengan keempat temannya sebagai pedagang, pada bulan Februari 2015 menjual kedelai sebanyak 200 ton ke pedagang besar di kota Makassar dengan harga yang semula disepakti Rp. 6.500/kg, kemudian diturunkan menjadi Rp. 5.000/kg karena lama tidak dibayar. Meskipun harganya sudah diturunkan, hingga tanggal 4 Juni 2015 kedelai 200 ton (senilai satu milyar rupiah) tetap belum dibayar,
  • Sisa stok dagangan kedelai Pak Alwi dan teman-temannya digudang masih sekitar 400 ton, dan menurut informasi hanya ditawar Rp. 2.500/kg (Gambar), serta
  • Sesuai informasi Bapak Riswan, penjualan kedelainya senilai 800 juta rupiah juga belum terbayar, bahkan pembelinya di kota Makassar kini menghilang. Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, selain untuk membuktikan kebenarannya, juga mengetahui permasalahannya lebih detail, sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah penanggulan yang tepat. Hal ini merupakan pukulan berat bagi program Upsus kedelai sebagai upaya pokok dalam program peningkatan produksi kedelai Indonesia menuju swasembada kedelai tercapai tahun 2017, sehingga menuntut kepedulian dan upaya nyata dari berbagai pihak yang terkait untuk mengatasinya.
Stok kedelai (kelas kedelai konsumsi) milik Bapak Alwi dan pedagang kedelai lain di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sesuai informasi Pak Alwi (tengah) kepada Prof. Dr. Subandi (kiri) dan Dr. Titik Sundari (kanan) kini hanya ditawar Rp. 2.500/kg (HPP kedelai telah ditetapkan sebesar Rp. 7.700/kg).

Stok kedelai (kelas kedelai konsumsi) milik Bapak Alwi dan pedagang kedelai lain di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sesuai informasi Pak Alwi (tengah) kepada Prof. Dr. Subandi (kiri) dan Dr. Titik Sundari (kanan) kini hanya ditawar Rp. 2.500/kg (HPP kedelai telah ditetapkan sebesar Rp. 7.700/kg).

Prof. Subandi