Berita » Regulasi dan Keamanan Kedelai PRG untuk Pangan

Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS. membuka acara webinar (Sumber: SoyBeaN Indonesia)

Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS. membuka acara webinar (Sumber: SoyBeaN Indonesia)

Pemanfaatan kedelai yang dihasilkan dari metode rekayasa genetika dalam produksi makanan telah melahirkan berbagai kekhawatiran terhadap efek samping dari konsumsi pangan produk rekayasa genetik (PRG). SoyBeaN Indonesia sebagai jejaring akademisi, pengusaha, dan industri yang berdedikasi untuk meningkatkan mutu dan konsumsi dari produk pangan berbasis kedelai, menyelenggarakan webinar secara daring pada 17 April 2021 dengan topik “Kedelai Pangan Produk Rekayasa Genetik: Regulasi dan Keamanan”. Pemulia kedelai Balitkabi, Ayda Krisnawati, mengikuti webinar tersebut.

Kegiatan webinar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya (Ketua Komisi Keamanan Hayati PRG, Kementerian Lingkungan Hidup), Yusra Egayanti, S.Si, Apt, MP. (BPOM RI), dan Ibnu Edy Wiyono, MSE (U.S. Soybean Export Council/USSEC). Acara dibuka oleh Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS., sebagai Chairman dari SoyBeaN Indonesia, yang menyampaikan bahwa PRG menjadi kebutuhan dalam rangka ketahanan pangan, terutama di Indonesia.

Bambang Prasetya menyampaikan topik “Kedelai sebagai Produk Pangan Rekayasa Genetik, Adakah yang Perlu Dipertanyakan?” Kenyataan menunjukkan bahwa 80% produk tempe di Indonesia menggunakan kedelai PRG. Kekhawatiran masyarakat terhadap produk PRG ini meliputi aspek kesehatan, penguasaan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Indonesia pada tahun 2010 telah membentuk Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan Protokol Cartagena pada tahun 2004, yang bertujuan menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan (transit), penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas organisme hasil modifikasi genetik (OHMG). Lebih lanjut menurut Bambang, teknologi rekayasa genetika ini penting kedepannya untuk memecahkan masalah secara masif, antara lain terkait dengan biofortifikasi ataupun kecukupan pangan.

Penyampaian Yusra Egayanti tentang regulasi terkait produk olahan kedelai. Undang-undang yang mengatur perihal pangan telah ada, antara lain UU tentang Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Pangan, Cipta Kerja, dan Ratifikasi Protokol Cartagena. Terkait pangan PRG yang diproduksi didalam negeri maupun impor, wajib dilakukan pengkajian keamanan pangan PRG sebelum diedarkan, yang merupakan penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary approach), dimana persetujuan keamanan pangan diterbitkan oleh Kepala BPOM. Pada ketentuan pelabelan pangan PRG, jika kandungan DNA PRG lebih dari 5%, maka wajib mencantumkan tulisan “Pangan Rekayasa Genetik”. Pengecualian dilakukan terhadap produk Highly Refined Food. Hingga saat ini, sebanyak 13 kedelai PRG untuk pangan telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan.

Pada akhir webinar, Ibnu Edy Wiyono memaparkan tentang peranan kedelai PRG dalam pertanian berkelanjutan di Amerika Serikat (AS). Kedelai PRG ditanam di AS sejak pertengahan tahun 2000, dan hingga saat ini kedelai PRG mendominasi pertanaman di AS (>95%), dengan hasil rata-rata mencapai 3,2 t/ha pada tahun 2019.

Semoga pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui pemuliaan secara konvensional maupun teknologi rekayasa genetik dapat menunjang ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

AK

webinar1
webinar2 webinar3
Salah satu narasumber (Yusra Egayanti, S.Si, Apt, MP.), dan materi pada webinar SoyBeaN Indonesia