Berita » Sosialisasi Perpres 103 Tahun 2012 di Balitkabi

Drs. Kusnandar menyosialisasikan Perpres No. 103 Tahun 2012 di Aula Utama Balitkabi.

Sejak ditandatanganinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan kementerian pertanian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2012 maka Kepada pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, tunjangan tersebut diluar penghasilan (gaji) yang selama ini diterima. Demikian disampaikan Drs. Kusnandar, PPK Puslitbangtan di Aula Utama Balitkabi, Jumat (7/12/2012).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa pembayaran Tunjangan Kinerja diperhitungkan dengan Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK) yang selama ini telah diterima sejak diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja sebagai faktor pengurang dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Drs. Kusnandar menyosialisasikan Perpres No. 103 Tahun 2012 di Aula Utama Balitkabi.

Untuk pertama kali penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementeria Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kem-PAN-RB).

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan (Kem-PAN-RB).

Selanjutnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. Apabila Tunjangan Profesi yang diterima lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian wajib melaksanakanan Agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Pertanian dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini , diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Tunjangan Kinerja ini, maka Tunjangan Kompensasi Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 November 2012.

SB/AW