Berita » Sosialisasi Simonev dan Pembekalan Pengelola Keuangan

a_barkah_1

Balitkabi secara sinambung berusaha meningkatkan pengembangan kompetensi para staf dan karyawan secara individu maupun kelembagaan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah setiap kegiatan internal atau di luar kantor, termasuk perjalanan dinas, diharuskan untuk membuat ringkasan, menyeminarkan, atau mewartakan di situs Balitkabi. Bahkan untuk yang bersifat penting Kepala Balitkabi memintanya untuk mengirimkan ke situs Badan Litbang.

Berkait dengan itu, Selasa 23 April 2013 di Aula Balitkabi, disampaikan: (1) Sosialisasi Sistem Manajemen Monitoring dan Evaluasi (Simonev) dan (2) Sosialisasi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN). Sosialisasi Simonev disampaikan oleh Ir Joko Lawu Santoso, sedang Sosialisasi PPKN disampaikan oleh Drs. Subarkah. Seminar atau sidang sosialisasi dimoderatori oleh Kepala Seksi Jasa Penelitian, Ir Arif Musaddad.

Pak Lawu menjelaskan bahwa evaluasi dan monitoring merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengelola lembaga negara. Dengan monitoring dan evaluasi diharapkan semua kegiatan di semua instansi dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalkan. Selain itu beliau juga memaparkan tentang Gambaran Umum Kinerja Sektor Pertanian Tahun 2012, Serapan APBN Kementerian Pertanian 2012, Postur Anggaran 2013 (Anggaran Kementan 2013, perbaikan kualitas persiapan pelaksanaan 2013, dan percepatan dan kualitas pelaksanaan kegiatan 2013), dan pelaporan. Presentasi lebih ditekankan pada penguatan Simonev ke depan, tujuan dan manfaat Simonev, sumber data, proses pelaporan Simonev, kewajiban penggunaan Simonev , dan indikator keberhasilan Simonev.

Berdasarkan materi yang diterima saat mengikuti pembekalan pejabat pengelola keuangan pada 20–21 Maret 2013 oleh Kementerian Pertanian, Pak Subarkah menyampaikan sosialisasi materi tentang: (1) Tugas dan Fungsi ULP dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP); (2) Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; (3) Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; (4) Strategi dan Langkah Penyusunan Laporan Keuangan Menuju WTP oleh BPKP; (5) Tata Kelola dan Penanganan Aset Bermasalah oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; (6) Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI); (7) dan Pokok-pokok Perubahan PAK Kementan Tahun 2013 oleh Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Wiwit/Sutrisno/AW