Berita ยป Tunjangan Kinerja Disosialisasikan

tunker1

Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang diajukan kepada Pemerintah telah membuahkan hasil Tunjangan Kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian terhitung mulai Januari 2012. Untuk itu sebelum menerima Tunjangan Kinerja perlu disosialisasikan apa itu Reformasi Birokrasi dan apa itu Tunjangan Kinerja. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman (Puslitbangtan) telah melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Tunjangan kinerja pada tanggal 20 Desember 2012, diikuti oleh semua PNS lingkup Puslitbangtan dan para Kepala Balai lingkup Puslitbangtan. Balitkabi mengirim Koordinator Program, Tata Usaha dan Pelayanan Teknis. Hasil Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja juga telah disosialisasikan kepada para PNS lingkup Balitkabi pada 22 Desember 2012. Inti Reformasi Birokrasi adalah proses perubahan atau pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan. Dasar Hukum pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Kementerian Pertanian telah menyampaikan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang terdiri atas 9 (sembilan) Program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Capaian untuk masing-masing program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sebagian besar sudah dilaksanakan, sedangkan beberapa program dan kegiatan lainnya masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan. Berdasarkan surat persetujuan Pimpinan DPR (komisi terkait) dan Banggar DPR tersebut di atas, kemudian Menteri Keuangan menetapkan surat persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 20 K/L melalui surat Nomor SR-275/MK.02/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang memuat beberapa ketentuan antara lain: a) Besaran tunjangan kinerja diberikan sesuai kelas jabatan. b) Tunjangan kinerja dapat diberikan berlaku surut terhitung Januari 2012, c) Penetapan pejabat/pegawai dalam suatu kelas jabatan diatur oleh pimpinan K/L yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Keuangan, d) Dengan diberikannya tunjangan kinerja bagi Kementerian Pertanian, maka tunjangan kompensasi kerja berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-495/MK.02/2006 dicabut dan diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembayaran tunjagan kinerja.

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi tempat pegawai negeri tersebut bekerja. Tunjangan Kinerja dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama instansi. Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada: a) pegawai instansi yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada instansi, b) pegawai instansi yang diberhentikan untuk sementara/dinonaktifkan, c) pegawai instansi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, d) pegawai instansi yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan instansi, e) pegawai instansi yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. Pegawai berhak mendapatkan pembayaran TK secara proporsional sesuai jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan. Besaran TK yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan.