Berita » Staf Khusus Wapres Ri Berdiskusi Kedelai di Balitkabi

a_wapres_2

Pemerintah telah memacu peningkatan produksi kedelai untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, dan pemerintah menargetkan tahun 2014 berswasembada kedelai. Pada akhir 2012, Kementerian Pertanian mencanangkan Gerakan Tanam Kedelai Nasional (GTKN) di tujuh sentra produksi yaitu di NAD, Sumut, Jateng, DIY, Jatim, NTB dan Sulsel.

Untuk mengetahui perkembangan, kendala dan prospek kedelai nasional, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, Dr. Denni Puspa Purbasari, disertai Ibu Ajeng Latifah, 16 April 2013, berkunjung ke Balitkabi, dan diterima oleh Kepala Balitkabi, Ketua Program, Koordinator Komoditas, Ketua Kelti serta peneliti Sosial Ekonomi. Mengawali diskusi, Kepala Balitkabi menyampaikan profil dan capaian kinerja, dilanjutkan pemaparan tentang kesiapan teknologi Badan Litbang Pertanian mendukung peningkatan produksi kedelai oleh Prof. Marwoto.

Berbagai pertanyaan disampaikan oleh Ibu Denni, dari sisi varietas dan pengembangannya; pola penyediaan benih, prospek pencapaian swasembada, hingga peluang penetapan HPP kedelai. Pada prinsipnya, Badan Litbang Pertanian sudah sangat siap dengan dukungan teknologi budidaya kedelai pada berbagai agroekologi, termasuk varietas dan benih sumbernya. Ketika didiskusikan peluang tercapainya swasembada kedelai, memang tidak cukup hanya melalui penyediaan teknologi, yang paling penting adalah dukungan areal tanam kedelai itu sendiri. Program Areal Tanam Baru (PATB) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, diharapkan akan meningkatkan luas tanam kedelai. Peneliti menyampaikan bahwa titik lemahnya adalah bagaimana meningkatkan nilai kompetitif kedelai itu sendiri, dan subsidi kepada petani produsen kedelai sangat diperlukan. Pertanyaan tentang hasil kedelai yang bisa mencapai 4 t/ha, pada skala penelitian dengan plot kecil (15 – 20 m2) memang memungkinkan untuk tercapai, tetapi pada skala luas apalagi di tingkat petani, sulit mencapai hasil hingga 4 t/ha.

Diskusi tentang kedelai dari bergagai aspek sudut pandang, semoga mampu memberikan gambaran utuh dan sebenarnya, sehingga kebijakannya tetap berpihak kepada kepentingan petani.

MMA/AW