Berita » UPSUS Kedelai di Provinsi Sulawesi Barat

Pada tanggal 27‒29 Juli 2015, Dr. Nasir Saleh dan Ir. Ruly Krisdiana, M.P. melakukan peninjauan pelaksanaan Program UPSUS kedelai di provinsi Sulawesi Barat. Didampingi oleh Dr. Samsudin dari LPTP Sulawesi Barat dan sdr. Adnan SP dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menghadap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi SulBar (Bpk. Hamzah S., MMA).

Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa Prov. SulBar merupakan provinsi baru, karena baru diresmikan pada Oktober 2004. Dari aspek pertanian tanaman pangan, provinsi ini sebetulnya merupakan lumbung bahkan dapat dikatakan sudah swasembada karena jumlah penduduknya masih sedikit, sementara hasil/produksi tanaman pangan cukup tersedia.

Tentang komoditas kedelai, pada tahun 1980an berkembang cukup baik. Namun karena permasalahan pasar dan harga yang kurang menarik, minat petani untuk menanam kedelai merosot, hingga luasan dan produksi kedelai di provinsi SulBar juga menurun.

Dalam kaitannya dengan UPSUS kedelai, sebetulnya provinsi SulBar pada mulanya tidak termasuk wilayah pengembangan, namun berdasarkan hasil Musrenbang, Provinsi SulBar dimasukkan dalam Lokasi Pengembangan kedelai non kawasan, yaitu untuk kegiatan Gerakaan Pelaksanaan PTT (GP-PTT) seluas 6000 ha dan Perluasan Areal Tanam/ Peningkatan Indeks Tanam (PAT-PIT) seluas 5.000 ha, yang dilaksanakan di empat kabupaten sentra produksi kedelai yaitu: di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Poliwalimandar masing-masing kegiatan dengan luasan antara 1.000‒2.000 ha.

Dari penjelasan dan diskusi dengan Kepala LPTP Sulawesi Barat (Dr. Muslimin), diketahui bahwa di LPTP SulBar tidak ada program/kegiatan khusus tentang pendampingan UPSUS kedelai. Namun disampaikan bahwa LPTP tetap mendukung UPSUS kedelai Provinsi SulBar melalui kegiatan penyampaian rekomendasi teknologi spesifik lokasi (termasuk penggunaan VUB, teknologi produksi dan pemupukannya).

Staff LPTP bertindak sebagai nara sumber dan pendamping pelaksanaan GP PTT kedelai di empat kabupaten di provinsi SulBar dengan koordinator Dr. Syamsudin. Peninjauan lapang ke desa Beruberu, kecamatan Kalukku – kabupaten Mamuju pada pertanaman GP-PTT seluas lebih kurang 60 ha yang dikelola Kelompok Tani PADAIDI menunjukkan bahwa pertanaman sedikit mengalami hambatan akibat kekeringan, dan tanah sudah mulai retak-retak. Varietas yang ditanam adalah Anjasmoro, ditanam sesudah padi dengan jarak tanam 70 x 25 cm.

Meski tinggi tanaman agak terhambat (sekitar 40‒50 cm), namun pertumbuhan polong cukup baik yaitu berkisar antara 80‒130 polong/tanaman. Diperkirakan hasil pertanaman GP-PTT sekitar 0,9‒1,2 t/ha (Gambar).

Hamparan pertanaman GP-PTT kedelai seluas lebih kurang 60 ha (kiri) dan pertumbuhan tanaman dengan jumlah polong 80‒130 polong/tan.

Hamparan pertanaman GP-PTT kedelai seluas lebih kurang 60 ha (kiri) dan pertumbuhan tanaman dengan jumlah polong 80‒130 polong/tan.

Permasalahan pokok dalam pengembangan kedelai adalah bahwa di samping dari aspek usahataninya kurang dapat bersaing dengan komoditas jagung, juga tidak ada jaminan pemasaran dan harga bagi petani. Dolog/ Bulog yang ditugasi oleh Pemerintah untuk melakukan pembelian hasil kedelai dengan HET Rp7600/kg ternyata tidak berjalan dengan alasan keterbatasan gudang simpan, pendanaan dan adanya kebijakan pusat bahwa prioritas utama masih diberikan pada komoditas padi/beras.

Hal tersebut mengakibatkan pada saat sekarang petani sulit memasarkan hasil panen dan harga yang diperoleh juga kurang menarik (sekitar Rp5000‒6000/kg). Sementara pasar lokal untuk industri tahu/ tempe masih sangat terbatas karena sebagian besar masyarakat belum tahu/ tempe “minded”. Akibat lebih lanjut, dikhawatirkan petani menjadi kurang bergairah, bahkan “kapok” untuk bertanam kedelai.

NS/RK